Anggaran pendidikan dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 769,09 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan alokasi tahun 2025 yang berada di kisaran Rp 724,3 triliun.

Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Hal ini tercermin dari kasus meninggalnya seorang anak berusia 10 tahun berinisial YBR di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebelum ditemukan meninggal dunia, YBR sempat meminta dibelikan buku dan pena—sebuah gambaran pilu tentang keterbatasan yang masih dihadapi anak-anak di daerah terpencil.

Selain persoalan ekonomi keluarga, terdapat berbagai faktor lain yang menghambat anak-anak di NTT, khususnya di Kabupaten Ngada, untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Organisasi kemanusiaan Wahana Visi Indonesia (WVI) yang melakukan pendampingan di salah satu kabupaten di Pulau Flores pada periode 2020–2023, mencatat sejumlah persoalan mendasar. National Education Manager WVI, Marthen Sattu Sambo, dalam keterangan tertulis pada Jumat (6/2/2026), menyebutkan setidaknya ada empat aspek utama yang menjadi penghambat akses pendidikan.

Akses fisik masih terbatas

Hambatan pertama berkaitan dengan keterbatasan akses fisik, seperti kondisi jalan, jarak tempuh, serta infrastruktur desa. Marthen menjelaskan, banyak wilayah di Ngada dan daerah lain di NTT yang masih hanya dapat dijangkau melalui jalan tanah tanpa aspal.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas harian anak, termasuk perjalanan menuju sekolah. “Anak sering datang terlambat, tidak masuk sekolah, bahkan sudah kelelahan secara fisik sebelum proses belajar dimulai,” ujar Marthen.

Ketimpangan fasilitas pendidikan

Ketimpangan juga terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Marthen membandingkan kondisi Kupang dengan kabupaten lain seperti Ngada.

“Kupang relatif lebih maju. Sementara kabupaten-kabupaten lain masih berjuang untuk memenuhi akses dasar pendidikan. Di perkotaan, jarak dengan pemerintah lebih dekat sehingga persoalan pendidikan lebih cepat mendapatkan perhatian,” katanya.

Di kota, fasilitas sekolah lebih memadai, infrastruktur lebih baik, serta jumlah tenaga pendidik lebih mencukupi. Sebaliknya, banyak sekolah di pedalaman NTT yang tidak memiliki ruang kelas layak dan harus beroperasi dengan fasilitas seadanya. Kondisi ini berdampak pada kualitas pembelajaran dan menyulitkan anak untuk mencapai standar pendidikan minimal.

Kualitas dan kesejahteraan guru

Marthen juga menyoroti kondisi tenaga pendidik di NTT. Sebagian besar guru merupakan tenaga honorer non-PNS, baik di sekolah negeri maupun swasta, dengan penghasilan yang sangat terbatas.

“Honor sekitar Rp 300.000 per bulan membuat guru harus mencari pekerjaan tambahan, seperti bertani atau berkebun, setelah jam mengajar,” ungkapnya.

Kondisi ekonomi guru yang sulit, menurut Marthen, memengaruhi kualitas pengajaran dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa. Guru menjadi kesulitan mendeteksi perundungan, tekanan psikologis, maupun masalah kesehatan mental anak.

Ia menambahkan, di beberapa wilayah seperti Ngada, Manggarai Timur, dan Manggarai, kekurangan guru masih terjadi. Akibatnya, satu guru sering harus mengajar beberapa kelas sekaligus.

Distribusi sumber daya belum merata

Masalah lain yang tak kalah penting adalah ketimpangan distribusi sumber daya sekolah. Marthen menyebutkan sekitar 35 persen sekolah di Ngada merupakan sekolah swasta.

“Sekolah swasta sering kekurangan buku, alat peraga, dan guru berkualitas. Sementara pemerintah cenderung memprioritaskan sekolah negeri,” jelasnya.

Kondisi ini menyebabkan banyak sekolah swasta tertinggal, baik dari sisi kualitas pembelajaran, fasilitas, maupun tenaga pendidik.

Sumber: Kompas.com