Perubahan struktur kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat perhatian dari DPR RI. Komisi IX DPR meminta jajaran pimpinan baru BGN menjadikan penguatan pengawasan dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas utama guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai pergantian pimpinan merupakan langkah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan. Menurutnya, pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG perlu diperketat agar standar pelayanan dan kualitas makanan yang diberikan tetap terjaga.

Ia menegaskan bahwa program MBG memiliki peran strategis dalam mendukung pemenuhan gizi anak sekolah, balita, serta ibu hamil. Karena itu, seluruh proses pelaksanaannya harus berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.

DPR berharap kepemimpinan baru BGN mampu meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan target peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal. Selain aspek distribusi, pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, pengolahan makanan, hingga tata kelola dapur juga dinilai perlu menjadi perhatian utama.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan jajaran pimpinan BGN. Posisi Kepala BGN yang sebelumnya dijabat Dadan Hindayana kini dipercayakan kepada Nanik S. Deyang. Selain itu, pemerintah juga melakukan pergantian pada posisi wakil kepala badan sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kinerja lembaga, termasuk meningkatkan disiplin pelaksanaan standar operasional prosedur dan tata kelola program MBG. Pemerintah berharap struktur kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Dengan evaluasi dan penguatan pengawasan yang berkelanjutan, program MBG diharapkan mampu berjalan lebih efektif, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sumber: Kompas.com