Pemerintah Kota Bandung menemukan pelanggaran dalam penerapan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) yang diberlakukan setiap hari Jumat. Dari hasil evaluasi, sebanyak 137 aparatur sipil negara (ASN) tercatat tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin, menyampaikan bahwa total 1.354 ASN mengikuti skema WFH dengan kewajiban melakukan presensi digital tiga kali sehari melalui aplikasi berbasis lokasi. Sistem ini dirancang untuk memastikan kedisiplinan serta transparansi kehadiran pegawai selama bekerja dari luar kantor.

Meski secara umum pelaksanaan WFH berjalan lancar, pelanggaran tetap ditemukan. ASN yang melanggar diketahui berada di luar radius lokasi kerja yang telah ditentukan selama jam dinas berlangsung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kebijakan WFH bukan sekadar bentuk fleksibilitas kerja, melainkan bagian dari transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih modern, terukur, dan akuntabel. Ia menekankan bahwa kinerja pegawai harus tetap optimal meski tidak bekerja dari kantor.

Menurutnya, penerapan teknologi dalam pengawasan menjadi kunci untuk menjaga akuntabilitas sekaligus mendorong ASN lebih adaptif terhadap digitalisasi. Selain itu, pendekatan berbasis kinerja diharapkan dapat menggantikan pola lama yang hanya menitikberatkan pada kehadiran fisik.

Pemkot Bandung memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, WFH diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, termasuk dalam penggunaan energi, serta membentuk budaya kerja yang lebih disiplin dan produktif.

Ke depan, evaluasi berkala akan terus dilakukan guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal, baik bagi aparatur maupun masyarakat.

Sumber: detik.com