Pemerintah terus mengkaji langkah implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya. Hingga pertengahan 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan komitmennya untuk menjalankan putusan tersebut secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi anggaran dan kesiapan daerah.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun formula yang tepat agar kebijakan pendidikan dasar gratis dapat diterapkan secara berkelanjutan. Menurutnya, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah sebagai pengelola sebagian anggaran pendidikan.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah mengoptimalkan berbagai instrumen yang selama ini digunakan untuk membantu peserta didik, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, sejumlah daerah juga telah menerapkan kebijakan sekolah gratis yang menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Meski demikian, tantangan anggaran masih menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Pemerintah menilai kondisi fiskal di berbagai daerah saat ini memerlukan perencanaan yang matang agar implementasi pendidikan dasar gratis dapat berjalan efektif tanpa mengganggu program pendidikan lainnya.

Di sisi lain, kalangan pemerhati pendidikan menilai pelaksanaan putusan MK perlu segera dipercepat. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti belum adanya kebijakan konkret yang sepenuhnya merealisasikan amanat putusan tersebut, meskipun keputusan telah dibacakan sejak tahun 2025.

JPPI menilai negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses pendidikan dasar tanpa diskriminasi biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Organisasi tersebut juga mendorong pemerintah segera menerbitkan regulasi turunan yang dapat menjadi dasar pelaksanaan putusan MK secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Perdebatan mengenai implementasi pendidikan dasar gratis kini menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah menekankan pentingnya proses yang bertahap dan terukur, sementara kelompok masyarakat sipil berharap langkah nyata segera diwujudkan agar hak memperoleh pendidikan dasar tanpa hambatan biaya dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia.

Sumber: Kompas.com