Sejumlah kasus gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki proses hukum. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, beberapa kasus yang terjadi di sejumlah daerah telah ditangani aparat penegak hukum dan sebagian di antaranya sudah masuk tahap penyidikan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, kepolisian telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga berkaitan dengan kasus keracunan makanan. Mengenai kemungkinan adanya tersangka, BGN menyerahkan sepenuhnya kepada hasil penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, BGN melakukan evaluasi terhadap berbagai kasus yang terjadi. Dari hasil pemetaan internal, Sudaryono menyebut sebagian besar kasus diduga berkaitan dengan ketidakpatuhan pengelola terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Ketidakpatuhan tersebut mencakup sejumlah tahapan, mulai dari penerimaan dan penyimpanan bahan makanan, pengaturan suhu, hingga batas waktu makanan untuk dikonsumsi. Menurut Sudaryono, kepatuhan terhadap SOP menjadi salah satu faktor penting yang harus diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa.

BGN menyatakan akan melakukan pembenahan terhadap tata kelola dan mekanisme pelaksanaan program MBG. Evaluasi tersebut mencakup aturan, alur pelaksanaan, hingga aspek pengelolaan lainnya yang berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.

Kasus gangguan kesehatan kembali terjadi dalam beberapa hari terakhir. Di Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 668 orang dilaporkan mengalami keracunan setelah menerima makanan MBG yang disalurkan SPPG Kalitengah, Tanggulangin. Korban terdiri dari santri dan santriwati Pondok Pesantren Manba’ul Hikam serta sejumlah siswa dari sekolah lain di wilayah tersebut.

Kasus serupa juga dilaporkan terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Sebanyak 752 siswa SMAN 1 Lasem diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG yang didistribusikan oleh SPPG Soditan, Kecamatan Lasem.

Rangkaian kejadian tersebut menjadi perhatian BGN untuk memperketat pengawasan dan memastikan setiap dapur penyedia makanan menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Pemerintah juga menegaskan bahwa aspek keamanan dan kualitas makanan perlu menjadi bagian utama dalam pelaksanaan program MBG.

Sumber: Kompas.com