Program revitalisasi sekolah yang tengah dijalankan pemerintah mendapat sorotan dari kalangan pemerhati pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pelaksanaan program tersebut perlu disertai keterbukaan informasi agar penggunaan anggaran dapat diawasi secara efektif oleh masyarakat.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan hingga saat ini publik belum memperoleh informasi yang memadai mengenai daftar sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan revitalisasi. Menurutnya, keterbukaan data sangat penting untuk memastikan proses seleksi berjalan berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.

Ia menilai minimnya akses terhadap informasi berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penyaluran anggaran. Sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan berat disebut masih menunggu perbaikan, sementara ada sekolah dengan tingkat kerusakan yang relatif ringan yang telah memperoleh bantuan lebih dahulu.

Karena itu, JPPI mendorong pemerintah untuk mempublikasikan data penerima program revitalisasi secara rinci, termasuk kriteria dan indikator yang digunakan dalam menentukan prioritas. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program perbaikan sarana pendidikan.

Selain persoalan transparansi, JPPI juga menyoroti besaran anggaran revitalisasi yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan perbaikan sekolah di berbagai daerah. Dengan target puluhan ribu sekolah yang akan direvitalisasi, alokasi dana yang tersedia dianggap masih terbatas untuk menangani bangunan dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat.

Menurut Ubaid, perbaikan infrastruktur pendidikan membutuhkan pendekatan yang lebih terfokus agar dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas lingkungan belajar siswa. Ia menilai peningkatan anggaran pendidikan seharusnya juga diikuti dengan prioritas yang lebih besar terhadap pembenahan fasilitas sekolah yang sudah tidak layak digunakan.

JPPI berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap skema revitalisasi yang berjalan saat ini, baik dari sisi penentuan penerima maupun kecukupan pendanaan. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya menjadi proyek perbaikan fisik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan mendesak sekolah-sekolah yang selama ini menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran.

Sumber: Kompas.com