Pemerintah mengungkapkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan guru masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya terkait kebocoran penerimaan negara yang dinilai telah berlangsung selama bertahun-tahun. Presiden Prabowo Subianto menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat ruang fiskal pemerintah untuk menaikkan gaji guru dan aparatur sipil negara belum optimal.

Dalam sebuah kesempatan, Prabowo menjelaskan bahwa praktik pelaporan nilai komoditas yang tidak sesuai atau under-invoicing telah menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan dalam jumlah besar. Menurutnya, kerugian tersebut berdampak langsung pada kemampuan negara dalam membiayai berbagai program strategis, termasuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Presiden mengungkapkan bahwa berdasarkan sejumlah perhitungan, potensi kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai ribuan triliun rupiah dalam kurun waktu puluhan tahun. Karena itu, pemerintah saat ini berupaya memperbaiki tata kelola dan menutup berbagai celah yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara.

Di sisi lain, isu kesejahteraan guru masih menjadi perhatian berbagai kalangan. Sejumlah guru honorer di berbagai daerah mengaku masih menerima penghasilan yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan, terdapat guru yang bertahun-tahun mengabdi tanpa menerima gaji tetap dari sekolah tempatnya mengajar.

Kondisi serupa juga ditemukan pada sebagian guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Sejumlah laporan menyebutkan masih ada guru yang menerima honor dalam jumlah sangat rendah, bahkan di bawah pendapatan guru honorer di beberapa daerah.

Pemerhati pendidikan menilai peningkatan kesejahteraan guru perlu menjadi prioritas karena berhubungan langsung dengan kualitas pendidikan nasional. Selain memastikan ketersediaan anggaran, pemerintah juga didorong untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung sektor pendidikan.

Pemerintah sendiri menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola penerimaan negara sekaligus mencari solusi agar kesejahteraan guru dapat meningkat secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Sumber: Kompas.com