Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh meminta pemerintah memperkuat strategi penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua setelah tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Menurut Oleh, pemerintah perlu memiliki peta jalan atau roadmap yang jelas agar penanganan persoalan keamanan di Papua tidak dilakukan secara sporadis setiap kali terjadi aksi kekerasan. Strategi tersebut dinilai perlu disusun bersama TNI dan Polri secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Oleh menilai negara harus hadir secara konsisten untuk menjaga keamanan masyarakat sipil di Papua. Ia juga meminta pemerintah tidak hanya mengambil langkah setelah terjadi penembakan atau korban jiwa, tetapi melakukan upaya penanganan secara menyeluruh.

Peristiwa tewasnya tiga ASN di Jayawijaya dinilai dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat langkah pemerintah dalam menghadapi kelompok bersenjata. Menurut Oleh, kekerasan yang berulang menunjukkan perlunya strategi jangka panjang agar masyarakat sipil mendapatkan perlindungan yang lebih optimal.

Tiga korban diketahui merupakan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang sedang melakukan kegiatan kedinasan. Mereka adalah WB (24), AR (49), dan AAM (35). AR diketahui menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan, sedangkan WB dan AAM juga bertugas sebagai ASN di instansi yang sama.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Irjen Faizal Ramadhani, mengatakan ketiga korban merupakan bagian dari rombongan Dinas Pertanian yang baru selesai melakukan peninjauan kegiatan cetak sawah ketika insiden penembakan terjadi.

Akibat kejadian tersebut, AR dan AAM meninggal dunia di lokasi. Sementara WB sempat dievakuasi ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan medis, tetapi nyawanya tidak tertolong.

Berdasarkan penyelidikan dan pendalaman awal aparat, penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang berasal dari wilayah Nduga. Namun, aparat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan identitas serta keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Kasus ini kembali menyoroti kondisi keamanan di wilayah Papua Pegunungan, khususnya perlindungan terhadap masyarakat sipil dan aparatur pemerintah yang menjalankan tugas di lapangan. Pemerintah pun didorong untuk memastikan kebijakan penanganan keamanan tidak hanya bersifat responsif, tetapi memiliki arah dan strategi yang berkelanjutan.

Sumber: Kompas.com