Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai penerapan kebijakan perlindungan anak di platform X masih belum memenuhi semangat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

Penilaian tersebut disampaikan Meutya saat memaparkan tingkat kepatuhan sejumlah platform digital terhadap aturan perlindungan anak selama enam bulan terakhir di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurut Meutya, X telah mengambil langkah dengan mengunci sekitar 250.000 akun pengguna anak berusia di bawah 16 tahun. Namun, jumlah tersebut dinilai masih jauh dari perkiraan jumlah akun anak yang terdapat di platform tersebut.

Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, terdapat sekitar 7 juta akun anak di bawah usia 16 tahun yang diproyeksikan menggunakan X. Dengan demikian, pemerintah menilai masih terdapat jutaan akun yang belum mendapatkan pembatasan sesuai ketentuan perlindungan anak.

Meutya menegaskan, langkah yang telah dilakukan X belum cukup untuk menunjukkan kepatuhan terhadap tujuan utama PP Tunas. Pemerintah berharap platform digital dapat menjalankan kebijakan yang lebih serius dalam memastikan anak terlindungi dari berbagai risiko di ruang digital.

Selain persoalan kepatuhan, pemerintah juga menyoroti belum adanya kantor perwakilan X di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan proses komunikasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan aturan yang berlaku.

Karena itu, Meutya berharap X segera membuka kantor perwakilan di Indonesia. Kehadiran perwakilan perusahaan dinilai dapat mempermudah koordinasi dengan pemerintah sekaligus membantu memastikan penerapan PP Tunas berjalan sesuai ketentuan.

Pemerintah pun terus melakukan evaluasi terhadap kepatuhan platform digital sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital Indonesia.