Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus mendapat perhatian sebagai salah satu strategi meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dengan konsep sekolah berasrama dan seluruh kebutuhan belajar ditanggung negara, program ini diharapkan mampu menjadi jalan keluar bagi persoalan putus sekolah sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang menyasar peserta didik dari kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui pendekatan ini, siswa memperoleh fasilitas pendidikan secara menyeluruh, mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, perlengkapan sekolah, hingga perangkat pembelajaran tanpa dipungut biaya.

Pemerintah menargetkan lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga memiliki bekal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang memadai. Program tersebut juga menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel melalui pemetaan potensi dan bakat setiap peserta didik.

Sejak mulai dijalankan, Sekolah Rakyat berkembang secara bertahap. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah dan peserta didik terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Meski memperoleh apresiasi karena menyasar kelompok paling rentan, sejumlah pengamat pendidikan mengingatkan agar pelaksanaan program tetap memperhatikan prinsip pendidikan inklusif. Mereka menilai kebijakan afirmatif tersebut perlu dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan stigma sosial terhadap peserta didik yang berasal dari keluarga miskin.

Menurut sejumlah pemerhati pendidikan, pendidikan idealnya mampu menghadirkan ruang belajar yang mempertemukan peserta didik dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sarana membangun kesetaraan, toleransi, dan interaksi sosial sejak usia dini.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada aspek tata kelola program. Beberapa pihak menilai koordinasi antara kementerian yang terlibat perlu diperkuat agar penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan asrama, serta perlindungan sosial berjalan secara terpadu tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Pengamat juga mengusulkan agar program afirmasi bagi anak dari keluarga kurang mampu tidak hanya dilakukan melalui pembangunan sekolah khusus, tetapi juga diperkuat dengan pemberian bantuan pendidikan yang komprehensif di sekolah reguler. Dukungan berupa biaya transportasi, perlengkapan belajar, uang saku, hingga pendampingan dinilai dapat memperluas akses pendidikan tanpa memisahkan peserta didik berdasarkan kondisi ekonomi.

Terlepas dari berbagai masukan tersebut, banyak pihak sepakat bahwa tujuan utama Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Ke depan, keberhasilan program ini diharapkan tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang dibangun, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan mampu membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi seluruh peserta didik.

Sumber: Kompas.com