Perdebatan publik mengenai alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang secara terbuka menyampaikan kebanggaan atas kewarganegaraan asing anaknya telah memunculkan diskursus yang lebih dalam dari sekadar pilihan personal. Respons pemerintah dan masyarakat memperlihatkan bahwa persoalan ini dipahami sebagai isu moral yang menyangkut relasi antara negara dan warga terdidik yang memperoleh pembiayaan dari dana publik.

Dalam forum APBNKITA (23/2/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana LPDP bersumber dari pajak masyarakat serta pengelolaan fiskal negara. Artinya, setiap rupiah yang diberikan kepada penerima beasiswa mengandung mandat pertanggungjawaban sosial.

Sejak diluncurkan pada 2012, LPDP dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini bukan sekadar bantuan studi, melainkan investasi jangka panjang demi masa depan bangsa. Karena itu, status sebagai awardee membawa konsekuensi etik: penerima bukan hanya mahasiswa, tetapi juga representasi harapan kolektif negara.

Peristiwa ini memperlihatkan benturan antara dua paradigma pendidikan. Di satu sisi, pendidikan dipandang sebagai hak individual untuk mobilitas global. Di sisi lain, dalam konteks pembiayaan publik seperti LPDP, pendidikan mengandung dimensi tanggung jawab kolektif. Negara mendukung pendidikan dengan harapan akan lahir kontribusi kembali bagi masyarakat.

Permasalahan yang mencuat sesungguhnya lebih bersifat etis ketimbang administratif. Kita menghadapi gejala melemahnya kesadaran moral mengenai hubungan timbal balik antara individu dan negara. Pendidikan yang semula dimaknai sebagai proses pembentukan karakter dan komitmen sosial perlahan direduksi menjadi instrumen pragmatis untuk kepentingan personal.

Pemikir pendidikan seperti Pierre Bourdieu dalam karyanya Reproduction in Education, Society, and Culture (1977) telah mengingatkan bahwa sistem pendidikan modern kerap mereproduksi orientasi mobilitas individual ketimbang solidaritas sosial. Kritik tersebut terasa relevan dalam konteks ini.

Sebagai bagian dari ekosistem pendidikan tinggi, kita perlu mengakui bahwa perguruan tinggi masih cenderung menekankan kompetensi teknis dan capaian global. Ukuran keberhasilan sering kali direduksi pada reputasi internasional dan karier global lulusan. Padahal, pendidikan memiliki mandat lebih luas: membentuk insan yang memiliki kesadaran historis, empati sosial, dan komitmen kebangsaan.

Secara konseptual, LPDP dapat dipahami sebagai kontrak sosial modern. Negara menanamkan modal pendidikan, dan penerima diharapkan menghadirkan manfaat nyata bagi bangsa. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran John Dewey dalam Democracy and Education (1916) yang menekankan bahwa pendidikan publik berfungsi menjaga keberlangsungan nilai-nilai demokrasi melalui pembentukan tanggung jawab sosial.

Dalam tradisi Indonesia, Ki Hadjar Dewantara telah lama menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia merdeka yang berbudaya. Kemerdekaan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab terhadap masyarakat.

Memang, dalam era globalisasi, mobilitas internasional adalah realitas yang tidak dapat dihindari. Data dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan jutaan mahasiswa belajar lintas negara setiap tahun. Namun orientasi kontribusi tetap menjadi ukuran utama. Pengabdian kepada bangsa tidak selalu berarti kembali secara fisik, tetapi dapat terwujud melalui transfer pengetahuan, jejaring global, inovasi, maupun kontribusi kebijakan.

Karena itu, respons yang dibutuhkan bukan sekadar pengetatan regulasi atau sanksi administratif. Yang lebih mendesak adalah penguatan pendidikan etika kewargaan dalam sistem pendidikan tinggi. Pemikir seperti Martha Nussbaum juga mengingatkan bahwa pendidikan tanpa pembentukan empati dan tanggung jawab sosial berisiko melahirkan individu yang cakap secara teknis tetapi rapuh secara moral.

Seleksi beasiswa pun perlu memperhatikan dimensi integritas secara lebih mendalam, tidak hanya capaian akademik dan potensi kepemimpinan. Orientasi nilai kebangsaan harus dinilai secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif.

Pada akhirnya, polemik ini menjadi refleksi bersama: apakah sistem pendidikan kita telah berhasil menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan kedewasaan moral? LPDP adalah simbol kepercayaan negara. Kepercayaan tersebut hanya akan terjaga apabila kaum terdidik menyadari bahwa pendidikan yang mereka terima juga merupakan amanah publik yang menuntut tanggung jawab kebangsaan.

Sumber: Kompas.com