Peresmian 166 Sekolah Rakyat oleh Prabowo Subianto di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 12 Januari 2026 menyedot perhatian media nasional. Program ini diproyeksikan sebagai terobosan strategis pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, dengan menyasar anak-anak dari keluarga paling rentan di berbagai daerah.

Namun, pelajaran dari berbagai kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa kegagalan program untuk kelompok miskin ekstrem sering kali bukan disebabkan minimnya fasilitas atau akses sekolah. Tantangan yang lebih mendasar justru terletak pada kesiapan kemampuan dasar peserta didik untuk bertahan, mengikuti proses belajar, dan berkembang secara konsisten. Sekolah dapat berdiri, tetapi pembelajaran belum tentu berlangsung efektif.

Bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, pendidikan tidak sekadar soal hadir di kelas. Persoalan utamanya adalah memastikan mereka memiliki fondasi literasi yang memadai: kemampuan memahami informasi, mengikuti ritme belajar, serta menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengambil keputusan-keputusan kecil yang menentukan masa depan mereka. Tanpa dasar ini, sekolah berisiko menjadi tempat persinggahan sementara, bukan ruang perubahan.

Dengan demikian, ujian sesungguhnya Sekolah Rakyat dimulai ketika seremoni kenegaraan berakhir dan perhatian publik mereda. Pada tahap inilah muncul pertanyaan strategis: bagaimana literasi dikelola agar Sekolah Rakyat berkembang sebagai sistem pembelajaran yang berkelanjutan, bukan sekadar program.

Perpustakaan sebagai Indikator Nyata

Sekolah Rakyat dirancang sebagai kebijakan lintas sektor. Kementerian Sosial Republik Indonesia memegang peran utama dalam intervensi sosial, sementara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mendapat mandat memperkuat dukungan literasi. Rancangan ini menjanjikan, tetapi membutuhkan kejelasan tata kelola di tingkat implementasi.

Dalam konteks tersebut, perpustakaan sekolah menjadi titik uji kebijakan yang konkret. Selama ini, perpustakaan kerap dianggap otomatis berfungsi setelah koleksi buku tersedia. Pandangan ini tidak sepenuhnya tepat. Tahap paling menentukan justru terjadi pascapenyediaan fasilitas: bagaimana ruang itu dihidupkan melalui pendampingan, agenda kegiatan, dan arah pengelolaan yang konsisten.

Tanpa manajemen yang jelas, perpustakaan mudah berubah menjadi ruang pasif. Bagi Sekolah Rakyat, situasi ini berisiko besar. Peserta didiknya umumnya memiliki keterbatasan akses pengetahuan di luar sekolah. Dalam kondisi demikian, perpustakaan bukan sekadar pelengkap, melainkan pusat pembentukan kebiasaan belajar.

Jika perpustakaan tidak berfungsi optimal, Sekolah Rakyat kehilangan salah satu fondasi terpentingnya.

Lebih dari Distribusi Buku

Peran Perpusnas perlu dipahami secara lebih strategis. Tanggung jawabnya tidak berhenti pada distribusi koleksi atau penyediaan Anjungan Baca Digital. Lembaga ini dituntut membangun ekosistem pengetahuan: membina pustakawan, mengarahkan fungsi perpustakaan, dan memastikan praktik literasi berjalan sebagai proses yang hidup.

Gambaran ini terlihat di Sekolah Rakyat Banjarbaru. Pada fase awal, perpustakaan telah dilengkapi buku dan perangkat digital. Namun, dinamika paling terasa muncul ketika karya siswa mulai ditampilkan melalui Anjungan Baca Digital. Anak-anak yang sebelumnya cenderung pasif menunjukkan antusiasme baru saat tulisan dan karya mereka tampil sejajar dengan koleksi lain.

Perpustakaan pun bergeser maknanya: bukan hanya ruang membaca, tetapi ruang pengakuan. Pengalaman dan gagasan siswa memperoleh tempat, memicu kehadiran yang lebih konsisten, interaksi lebih aktif, serta keterlibatan yang lebih personal.

Pendekatan ini sering disalahartikan sebagai tuntutan akademik berlebihan. Padahal, produksi pengetahuan yang dimaksud bukanlah mendorong anak menjadi akademisi dini, melainkan memberi ruang bagi mereka untuk mengekspresikan, mendokumentasikan, dan merefleksikan pengalaman belajar.

Bagi anak-anak yang selama ini lebih sering diposisikan sebagai objek kebijakan, kesempatan ini memiliki arti penting. Ia menegaskan bahwa pembelajaran tidak hanya datang dari luar, tetapi juga tumbuh dari pengalaman hidup mereka sendiri.

Dari Program Menuju Sistem

Momentum peluncuran Sekolah Rakyat telah menghadirkan legitimasi politik yang kuat. Namun, keberlanjutan program sangat ditentukan oleh desain tata kelola. Kemensos perlu memastikan literasi tidak sekadar menjadi atribut kebijakan, tetapi masuk ke dalam mekanisme evaluasi Sekolah Rakyat.

Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah sekolah atau peserta didik. Indikator yang sama pentingnya adalah apakah perpustakaan berfungsi aktif, kegiatan literasi terkelola, dan proses belajar berjalan stabil setelah fase awal.

Tanpa parameter tersebut, literasi berpotensi terpinggirkan ketika prioritas kebijakan bergeser.

Di sisi lain, Perpusnas perlu menegaskan orientasi kebijakan yang lebih tajam. Kemajuan perpustakaan tidak hanya dinilai dari banyaknya koleksi, tetapi dari kemampuannya mengelola, menjaga, dan menumbuhkan pengetahuan di lingkungan pengguna. Dalam konteks Sekolah Rakyat, hal ini berarti memberi ruang bagi karya siswa, pengalaman lokal, dan praktik belajar yang kontekstual.

Teknologi seperti Anjungan Baca Digital seharusnya diarahkan menjadi ruang dokumentasi dan pembelajaran bersama, bukan sekadar etalase buku digital. Tanpa arah kebijakan yang jelas, teknologi berisiko menjadi lapisan tambahan tanpa dampak substantif.

Sekolah Rakyat merupakan investasi kebijakan jangka panjang. Ia akan dinilai bukan dari kemegahan peresmian, tetapi dari konsistensi pengelolaan. Tanpa tata kelola literasi yang kuat, Sekolah Rakyat berisiko menjadi program besar dengan hasil pembelajaran yang terbatas.

Sebaliknya, jika literasi dikelola sebagai sistem dengan perpustakaan sebagai pusatnya, Sekolah Rakyat berpeluang tumbuh menjadi institusi pembelajaran yang bertahan lintas pemerintahan.

Peresmian 166 Sekolah Rakyat adalah langkah awal yang penting. Masa depannya akan ditentukan oleh pilihan kebijakan setelah sorotan publik mereda: apakah literasi dikelola secara serius, atau dibiarkan berjalan apa adanya.

Di titik itulah arah Sekolah Rakyat ditentukan — sebagai program sesaat atau fondasi pembelajaran jangka panjang bagi anak-anak yang paling membutuhkan kehadiran negara.

Sumber: Kompas.com