Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menegaskan bahwa rencana untuk menambah mata pelajaran bahasa asing, termasuk bahasa Portugis, harus melalui proses persiapan yang matang. Pemerintah tidak ingin sekolah menghadapi beban kurikulum tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Arwan Prasetyo, mengatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan tersedianya guru yang benar-benar kompeten.

“Setiap penambahan mata pelajaran harus dibarengi kesiapan guru. Tanpa guru yang terlatih, pembelajaran tidak akan efektif,” ujarnya.

Potensi Bahasa Portugis untuk Diplomasi dan Ekonomi

Bahasa Portugis merupakan bahasa resmi di sejumlah negara dengan hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi dengan Indonesia, termasuk Brasil, Portugal, Timor Leste, dan negara-negara Afrika berbahasa Portugis.

Dengan demikian, pemerintah memandang bahasa ini berpotensi memperluas kompetensi global peserta didik Indonesia. Namun, keputusan penerapan tetap dilakukan secara bertahap.

Menurut Arwan,

“Kita melihat peluangnya cukup besar, terutama untuk penguatan diplomasi dan konektivitas global. Tetapi prosesnya harus berjenjang.”

Guru Sebagai Faktor Kunci Implementasi

Dalam berbagai kesempatan, Kemdikdasmen menegaskan bahwa guru menjadi aktor utama dalam implementasi kebijakan pendidikan. Tanpa tenaga pendidik yang menguasai materi secara mendalam, inovasi kurikulum tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Arwan menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang memetakan kebutuhan pelatihan, sertifikasi, serta penyediaan sumber belajar untuk guru bahasa asing.

“Sekolah bisa saja menambah bahasa asing, tetapi pemerintah harus memastikan kualitasnya. Jangan sampai siswa dibebani, sementara guru belum siap,” tuturnya.

Beberapa sekolah di Indonesia telah mengembangkan program bahasa asing tambahan, seperti bahasa Jepang, Arab, Mandarin, hingga Korea. Pemerintah melihat tren ini sebagai bagian dari persaingan global yang semakin ketat.

Namun, Arwan mengingatkan bahwa setiap penambahan bahasa harus tetap mempertimbangkan konteks satuan pendidikan.

“Tidak semua sekolah membutuhkan bahasa yang sama. Kebutuhan di Jakarta tentu berbeda dengan kebutuhan di NTT atau Papua. Fleksibilitas tetap diperlukan,” jelasnya.

Kemdikdasmen menegaskan bahwa tujuan utama pengembangan kurikulum bukan menambah banyak mata pelajaran, tetapi memastikan pembelajaran yang bermakna. Pemerintah tidak ingin siswa kewalahan menghadapi muatan kurikulum yang terlalu padat.

“Sebelum bicara penambahan, kita pastikan dulu efektivitas pembelajaran yang ada. Guru harus nyaman mengajar, siswa harus nyaman belajar,” kata Arwan.

Rencana pengajaran bahasa Portugis di sekolah menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kompetensi global generasi muda Indonesia. Namun, langkah tersebut diperlukan melalui persiapan yang matang. Dengan memastikan kesiapan guru, kebijakan ini diharapkan bisa berjalan efektif dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.